URGENSI PENGATURAN DISPENSASI KAWIN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, undang-undang mensyaratkan adanya batas usia minimum bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang terhadapnya dapat disimpangi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan masih menimbulkan kerancuan, hal ini terkait siapa yang berwenang untuk memberikan dispensasi kawin serta undang-undang yang tidak merinci mengenai kriteria apa yang dapat digunakan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan atas penetapan dispensasi kawin oleh pengadilan. Dispensasi kawin seharusnya diberikan apabila terjadi keadaan yang mendesak, yaitu ketika calon mempelai wanita tengah dalam kondisi hamil mengingat kepentingan anak yang masih berada di dalam kandungan yang harus dilindungi. Keberadaan dispensasi kawin di Indonesia tengah dalam suatu dilema dan mengurangi kepastian hukum UU Perkawinan karena bertentangan dengan berbagai ketentuan undang-undang yang mengutamakan perlindungan hak-hak ana