UPAYA MENGHINDARI LELANG ATAS JAMINAN DEBITOR YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DENGAN CARA KUASA MENJUAL

Dalam praktik seringkali kreditor (bank) meminta kepada debitor (nasabah) untuk membuat surat kuasa menjual yang bertujuan untuk memberi kuasa kepada kreditor untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan hak atas tanahnya apabila debitor wanprestasi, padahal objek jaminan sudah dibebani dengan hak tanggungan. Padahal menurut ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan penjualan benda jaminan harus dilakukan secara suka rela atau di muka umum melalui lelang atau dijual di bawah tangan dengan memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka eksekusi yang dilaksanakan seharusnya batal demi hukum (Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Apabila kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka kreditor (pemegang hak tanggungan) pertama dapat menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) melalui pelelangan umum atau dilakukan penjualan secara di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak atau melakukan alternatif terakhir berupa eksekusi obyek hak tanggungan melalui titel eksekutorial yang memuat irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuanan Yang Maha Esa” yaitu eksekusi obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum yang sebelumnya dilakukan dengan meminta ijin atau fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) apabila upaya penjualan di bawah tangan atau penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) mengalami kegagalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini bertipe doctrinal research. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach)