PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ketentuan mengenai SKPKB, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak karena adanya utang pajak yang belum dilunasi. Utang pajak timbulnya karena undangundang, menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (tatbestand) yaitu rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Tipe penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar tidak ada dasar hukumnya atau tidak sesuai dengan Undang-undang Pajak dan terjadi maladministrasi. Upaya perlindungan hukum preventif yang dapat diperoleh oleh Wajib Pajak yakni dengan cara mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan upaya hukum represif yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak