AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS TERHADAP NOTARIS PERSEKUTUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat sebagai notaris tunggal atau dalam bentuk persekutuan perdata berdasarkan pada Pasal 20 (1) UUJN-P. Pada Pasal 20 ayat (2) UUJN-P bentuk persekutuan perdata tersebut diatur oleh para Notaris bedasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum mengenai persekutuan ada pada Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Setiap kegiatan yang mendatangkan keuntungan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa prestasi yang tidak terpenuhi (wanprestasi) atau menimbulkan utang. Menjadi persoalan ketika dalam hal ini persekutuan perdata yang dibuat oleh para Notaris menderita kerugian, terlebih mengenai pertanggungjawabannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Apakah persekutuan perdata Notaris dapat dinyatakan pailit dan Apa akibat hukum bagi Notaris yang menjadi sekutu dalam persekutuan perdata Notaris tersebut. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Theoritical Research/ Penelitian Teoritis/ Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persekutuan perdata notaris dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUK. Karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 5 UUK Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma. Dalam penjelasan umum UUK disebutkan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dimana perubahan status menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut akan berdampak pada kewenangan seorang notaris dalam menjalankan jabatanny