PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA ATAS PENGHENTIAN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi terdapat lembaga hukum sebagai upaya menegakkan hak penyedia barang /jasa. upaya hukum yang menjadi sorotan adalah penghentian kontrak. penghentian kontrak dimaksudkan untuk melindungi ekistensi kontrak itu sendiri. Ada keadaan di mana kontrak harus tidak bisa dilaksanakan karena situasi tertetu yang dalam konteks pengadaan barang/jasa tidak berasal dari kesalahan PPK maupun Penyedia Barang/Jasa. maka penekanannya adalah makna penghentian kontrakd dalam pengadaan barang dan jasa dan akibat hukumnya. Akibat hukum yang ditujukan adalah perlindungan terhadap penyedia barang/jasa. Karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunaan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Dalam menegakkan hak-hak penyedia barang/jasa, perlindungan hukum penyedia sangat penting. Ada tiga pihak, negara sebagai badan hukum, PPK sebagai wakil badan hukum negara, dan penyedia barang/jasa. Perlu dicermati hubungan hukum antara mereka berdasarkan prinsip privaty of contract. Tujuannya untuk mengetahui substansi gugatan bila penyedia dirugikan. Maka pemerintah sebagai wakil badan hukum negara harus bertanggung gugat