ASAS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM PADA PERJANJIAN KERJA

Hukum selalu dijadikan landasan setiap kegiatan dalam lini kehidupan, khusunya hukum perjanjian sebagai bingkai setiap aktifitas ekonomi. Pasalnya kegiatan sehari-hari, setiap orang tidak lepas dari kegiatan perjanjian. Misalnya perjanjian kerja, yang mana setiap orang membutuhkan kerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Syarat sah perjanjian kerja diatur dalam Pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengadopsi dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur perjanjian secara umum. Perbedaan dasar normatif antara perjanjian kerja dan perjanjian secara umum adalah objek perjanjian atau frasa “pekerjaan yang diperjanjikan”. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-undang. Frasa “tidak bertentang dengan ketertiban umum “ menimbulkan problema normatif yakni kekaburan norma atau ketidakpastian hukum. Tipe penelitian yang dipakai tesis ini adalah penelitian yurisis normative, dengan menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum berkarakteristik tidak diskriminatif, tidak menyimpang terhadap aturan Negara, tidak menghalangi akses pelayanan publik, tidak menimbulkan stabiltas layanan publik. Apabila ketentuan ini dilanggar atau perjanjian kerja bertentangan dengan ketertiban umum maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi pembaca