PENGURUSAN DAN PEMBERESAN DALAM KEPAILITAN YANG BERDIMENSI PIDANA

Setelah diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan maka tugas utama Pengurus/Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Kewenangan pengurus/kurator telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya cukup disebut dengan UUKPKPU. Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sering sekali Pengurus/Kurator tersangkut dengan perkara pidana misalnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit pengurus/kurator melakukan pemalsuan surat, memberikan keterangan palsu sampai dengan melakukan penggelapan terhadap harta pailit. Hal-hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan pengurus/kurator maupun pihak lain. Terlepas dari pengurus/kurator yang terkait dengan kasus pidana maka pihak lain yang merasa dirugikan oleh pengurus/kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengurus/kurator apabila dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan gugatan lain-lain terhadap penyitaan, serta mengganti pengurus/kurator apabila dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak mempunyai sifat independen