EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI SERTIFIKAT YANG TIDAK DILEKATKAN DENGAN SITA

Pelaksanaan eksekusi putusan terhadap barang bukti dalam tataran implementasinya masih menimbulkan masalah hukum. KUHAP secara yuridisformil hanya memberikan pengaturan eksekusi terhadap barang bukti yang dilekatkan dalam sita, sedangkan terhadap barang bukti yang tidak dilekatkan dalam sita tidak ditemui pengaturannya dalam KUHAP. Padahal dalam praktik peradilan pidana kerap kali ditemui adanya putusan hakim yang amarnya memerintahkan terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang bukti tersebut tidak pernah dilekatkan dalam sita. Keadaan demikian tentunya menimbulkan problematika hukum bagi para Jaksa dalam tataran praktik yang oleh undang-undang diberi wewenang selaku eksekutor putusan peradilan pidana. Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Selain itu, eksekusi putusan terhadap barang bukti menurut KUHAP dapat dilakukan setelah salinan dikirimkan oleh penitera, namun KUHAP tidak memberikan batasan waktu berapa lama salinan putusan tersebut diselesaikan. Bahkan terdapat tafsir dari sebagian ahli hukum termasuk pihak Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa petikan putusan dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti, diperlukan reformulasi pengaturannya dalam KUHAP. Tesis ini pada pokoknya menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan terhadap barang bukti dan pelaksanaan eksekusi putusan terhadap barang bukti yang tidak dilekatkan dalam sita