PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam Undang-Undang ini lebih banyak mengatur pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, tata cara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mengenai hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Selain itu perlindungan terhadap buruh migran diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi negara, sebagaimana dilakukan oleh Kepartemen Luar Negeri (Kmenelu) RI. Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Perlindungan yang diberikan negara kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam aspek perlindungan hukum terdiri dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan, Dalam masa penempatan ini muncul beberapa masalah yaitu selama tenaga kerja berada di luar negeri, bahkan ketika masih berada di dalam penampungan menunggu keberangkatan ke luar negeri. Bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri maka negara memiliki kewajiban untuk membantu warga negaranya yang memiliki masalah diluar negeri