PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG KORBANNYA ANAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apa karakter tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak. Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat (1), definisi perdagangan orang adalah : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Secara umum pencegahan kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Pertama, cara Moralistic (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undangundang yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Kedua, adalah dengan cara Abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara Abiliosinistik. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut Community Based Crime Prevention, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Selain dalam peraturan perundang-undangan, upaya penanggulangan secara preventif terdapat juga dalam peraturan daerah di berbagai daerah yang bertujuan untuk : a. Mencegah sejak dini perdagangan orang, serta memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia. b. Menyelamatkan, merehabilitasi. dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. c. Memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya