Pekerjaan jasa konstruksi saat ini memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara Indonesia guna penyediaan infrastruktur yang memadai ke seluruh propinsi hingga kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagai landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi. Setiap tindakan jasa konstruksi harus mengacu pada undang-undang tersebut. Apabila terdapat tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, maka hukuman bagi pelaksana jasa konstruksi dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1...
Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat pene...
Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat re...
Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala hal di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum...
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, kedudukan hukum Konsultan Pengawas Konst...
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur yang ingin didorong adalah mengakselerasi pembangunan...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak jasa ...
Kontrak konstruksi merupakan hubungan perdata, dan merupakan pejanjian, prinsip prinsip dalam Buku I...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Hantu korupsi di Indonesia hingga kini terjadi secara sistemik dan semakin meluas, melibatkan hampir...
Pemerintah sebagai bagian dari badan hukum publik, dalam pemenuhan kebutuhannya seperti melakukan p...
Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut t...
Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut t...
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan si...
Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat pene...
Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat re...
Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala hal di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum...
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, kedudukan hukum Konsultan Pengawas Konst...
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur yang ingin didorong adalah mengakselerasi pembangunan...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak jasa ...
Kontrak konstruksi merupakan hubungan perdata, dan merupakan pejanjian, prinsip prinsip dalam Buku I...
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum merupakan suatu mekanisme untu...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Hantu korupsi di Indonesia hingga kini terjadi secara sistemik dan semakin meluas, melibatkan hampir...
Pemerintah sebagai bagian dari badan hukum publik, dalam pemenuhan kebutuhannya seperti melakukan p...
Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut t...
Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut t...
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan si...
Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat pene...
Isu hak azasi manusia pasca amandemen konstitusi menjadi isu yang krusial untuk dikaji, mengingat re...
Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga segala hal di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum...