Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pendekatan rule of reason dalam Hukum Persaingan Usaha tidaklah sematamata digunakan untuk mengkaji suatu tindakan oleh para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan dampak negatif yang timbul dari praktik perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, pentingnya peran perjanjian lisensi kekayaan intelektual ditinjau dari sengketa hukum atas Hak Merek dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai implikasi prinsip rule of reason terhadap pelanggaran yang terjadi pada perjanjian lisensi kekayaan intelektual sehingga mewujudkan suatu perjanjian yang win-win solution dan berdampak positif dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap suatu kasus yang pernah terjadi (putusan pengadilan niaga). Hasil penelitian ini menunjukkan dalam membuat suatu perjanjian lisensi, khususnya di bidang kekayaan intelektual harus memperhatikan prinsip dasar dan azas dalam Hukum Kontrak. Hal ini sangat fundamental untuk meminimalisir bahkan menghindari suatu sengketa yang timbul dikemudian hari. Selain itu penerapan prinsip rule of reason dalam mengkaji dampak negatif dari perjanjian lisensi merek Cap Kaki Tiga sudah tepat azas. Sehubungan dengan hal ini maka sengketa hukum pada perjanjian lisensi atas Hak Merek Cap Kaki Tiga mengindikasikan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan mengedepankan prinsip dasar dalam hukum kontrak, khusunya prinsip itikad baik, sehingga mewujudkan persaingan usaha yang jujur dan sehat