CYBER TERRORISM DENGAN MODUS OPERANDI DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) ATTACK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Sampai saat di Indonesia belum ada hukum yang memberikan pengaturan secara khusus terhadap Cyber Terrorism. Distributed Denial of Service (DdoS) attack semakin banyak dikeluhkan. Melihat tentang bahayanya aktifitas Cyber Terrorism dengan menggunakan modus operandi Distributed Denial of Service (DDoS) attack, maka penulis beranggapan bahwa Cyber Terrorism dengan modus Distributed Denial of Service (DDoS) attack sudah saatnya mendapat perhatian dan pengaturan hukum yang lebih pasti dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dan kelangsungan iklim interaksi Internet di Indonesia. Untuk memahami permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normative dengan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari studi ini adalah, selama ini peraturan hukum di Indonesia belum mampu menanggulangi tindak pidana cyber terrorism sehingga diperlukan pertama adanya pembentukan hukum dari segi legislative perlu ada konektifitas antara Sistem induk hukum pidana, yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP. Kedua secara teknis perlu dilakukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang standarisasi sistem keamanan di bidang IT antara lain dengan pendekatan teknologi (techno prevention), Pendekatan Moral/Edukatif, pendekatan moral dan pendekatan globa