PEMBELIAN OBJEK AGUNAN OLEH BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN

Pada asasnya pengaturan Hukum Tanah di Indonesia menganut asas kebangsaan, artinya hanya orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah, tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 12A dibuka kemungkinan bagi Bank dalam hal tertentu untuk membeli objek agunan. Dalam tesis ini penulis akan memfokuskan pelaksanaan pengambilalihan objek agunan yang ekseskusinya gagal melalui lelang yang dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Pengambilalihan objek agunan tersebut dilaksanakan oleh Bank untuk kepentingan pihak lain yang akan ditunjuk di kemudian paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, karena tujuan utama pengambilalihan tersebut adalah untuk mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya bukan untuk memiliki, sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun objek agunan tersebut harus sudah dialihkan ke pihak lain. Tujuan utama dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari surat pernyataan terkait pembelian objek agunan oleh Bank, serta mengkaji akibat hukum bagi Bank bilamana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan tidak ditemukan pembeli yang baru