KEDUDUKAN NOTARIS SELAKU PPAT TERKAIT PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM AKTA HIBAH WASIAT

Pajak telah menjadi primadona sebagai sektor yang memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di negara Indonesia. Berkaitan dengan pajak tersebut, kemudian dikeluarkan pula pemungutan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan ini bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunya nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut, sebab inilah dibuat dasar hukum pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk salah satunya kepada hibah wasiat yakni sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Berdasarkan ketentuan tersebut ada pejabat instansi yang berwenang maupun kalangan Notaris menafsirkan bahwa saat terutangnya obyek dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk hibah wasiat adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta wasiat. Berdasarkan penafsiran tersebut maka dianggap bahwa jika Notaris hendak membuat akta wasiat sebelum akta tersebut dibuat harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran obyek dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kepada Notaris ditunjukkan surat bukti pelunasan obyek dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut. Penafsiran tersebut mengakibatkan banyak rekan notaris tidak berani atau tidak mau lagi melayani pembuatan akta wasiat yang berisikan hibah wasiat ini dikarenakan pada saat dibuatnya akta wasiat belum terjadi perolehan hak sebab akta wasiat bukan merupakan dasar perolehan hak. Tujuan dari Thesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penentuan status wajib pajak dan perolehan hak bagi penerima hibah wasiat terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut bila dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum serta dampak dan solusinya bagi notaris dalam menghadapi pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terkait dengan Akta Hibah Wasiat yang dibuatnya