PRIORITAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH BEKAS HAK BARAT YANG TELAH MENJADI TANAH NEGARA

Kepemilikan tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang didasarkan atas konversi dari tanah bekas hak barat telah berakhir paling lambat 24 September 1980, namun apabila pemegang hak atas tanah masih merasa memerlukan tanah tersebut maka dapat mengajukan permohonan hak baru atas tanah tersebut, namun apabila tidak diajukan permohonan hak baru maka tanah tersebut otomatis menjadi tanah negara dan dimungkinkan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatanpendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Terdapat urutan prioritas dalam hal perolehan hak atas tanah terhadap tanah bekas hak barat yang telah menjadi tanah negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Urutan prioritas didapatkan dengan menggunakan penafsiran secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan prioritas perolehan hak atas tanah terhadap tanah bekas hak barat yang telah menjadi tanah negara adalah negara dalam hal tanah diperlukan untuk kepentingan umum, bekas pemegang hak yang secara nyata menguasai, dan yang terakhir pihak lain yang secara nyata menguasai