LEGAL STANDING PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BUMN PERUM PASCA TERBENTUK OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepailitan terhadap BUMN tidak dapat diperlakukan sama seperti perusahaan pada umumnya karena dipengaruhi modalnya yang berasal dari negara. UU Kepailitan memberikan perlakuan berbeda terutama terkait pihak yang mengajukan permohonan pailit. Terhadap BUMN Perum berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (5) yaitu kewenangan berada pada Menteri Keuangan. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) kewenangan Menteri Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan beralih kepada OJK. Setelah terbentuk OJK, kewenangan mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN Perum dapat dibedakan menurut bidang usahanya. Dengan adanya Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian telah mengatribusi peralihan kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN Perum yang bergerak di sektor jasa asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK. Sedangkan terhadap BUMN Perum yang bergerak di luar bidang asuransi dan keuangan kewenangan tetap berada pada Menteri Keuangan. Kata kunci: Kepailitan, BUMN Perum, Legal Standing, Otoritas Jasa Keuanga