RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kejahatan dalam perkembangannya semakin hari semakin kompleks, teknik yang dilakukan oleh pelaku dalam mencapai tujuan kejahatannya sangatlah beragam, sehingga pastinya menimbulkan bermacam-macam kerugian bagi korbannya. Telah banyak jenis kejahatan seperti itu di Indonesia, salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat mencelakai hak asasi manusia bagi para korbannya. Karena sebagai modusnya, awalnya pelaku melakukan penawaran yang menarik dan terlihat menjanjikan kepada korban agar segera menyetujuinya. Namun setelah itu, fakta berbanding terbalik, korban telah ditipu, dan juga dalam melakukan pekerjaannya banyak mengalami pengeksploitasian. Tidak hanya tenaga saja, namun juga eksploitasi seksual dan bisa berujung pada kematian. Dengan kata lain, kejahatan ini merupakan bentuk perbudakan modern. Melihat penjelasan di atas, pemerintah lantas menyusun suatu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Tidak lupa juga sebagai bentuk perhatian khusus terhadap korban kejahatan ini, pemerintah menyisipkan peraturan tentang hak-hak korban, salah satunya pengaturan konsep resitusi. Dalam hal ini, korban dapat membuat permohonan restitusi yang diajukan dalam persidangan dalam proses persidangan yang sama. Konsep ini disisipkan juga untuk mengimplementasikan teori pidana yang juga bertujuan untuk pemulihan keadaan masyarakat yang telah terkena dampak kejahatan. Namun yang menjadi isu saat ini, tolak ukur tentang ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SKRIPSI RESTITUSI DALAM PERKARA ... HARJUNO HERLAMBANG jumlah restitusi yang harus dijatuhkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah tidak ada. Maka dari itu, hakim haruslah teliti dalam membuat pertimbangan terkait restitusi, agar jumlah yang dijatuhkan benar dan adil bagi kedua belah pihak. Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi, Pertimbangan Hakim