TANGGUNG JAWAB PERSEROAN INDUK TERHADAP PERBUATAN HUKUM PERSEROAN ANAK

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), hanya ada satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan istilah Perseroan Induk dan Perseroan Anak. Istilah itu ditemukan pada Pasal 84 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatur tentang tidak berlakunya Pasal 84 ayat (1) UUPT 2007 untuk saham induk Perseroan yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh anak perusahaanya. Akan tetapi, ada beberapa Pasal di dalam UUPT 2007 yang secara implisit mengatur tentang Perseroan Induk dan Perseroan Anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai tanggung jawab Perseroan Induk Terhadap perbuatan hukum Perseroan Anak, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum Perseroan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Perseroan Induk berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali Perseroan Anak. Selain itu, ditemukan pula bahwa Perseroan Induk tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan sehari-hari Perseroan Anak, namun bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan kepemilikan Perseroan Anak yang berdasarkan keputusan RUPS yang melawan hukum. Kata kunci: Perseroan Induk, Perseroan Anak, Perseroan Terbatas, Entitas hukum yang terpisah, Menembus Tabir Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi