KONTRIBUSI JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA TERTENTU SEBAGAI SYARAT PENGURANGAN MASA PIDANA

Penulis membahas terkait dengan pentingnya kontribusi dari seorang Justice Collaborator dalam tindak pidana tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Kontribusi dari seorang Justice Collaborator perlu mendapatkan perlakuan secara khusus terkait dengan penghargaan (Reward) serta pemidanaan (Punishment). Pengaturan terhadap Justice Collaborator dan prosedur perlindungannnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Reward yang umumnya didapat Justice Collaborator setelah ada putusan pengadilan yang tetap adalah remisi. Remisi merupakan hak semua narapidana dan tujuan utama dari sistem permasyarakatan. Akan tetapi dari kontribusi yang diberikan oleh Justice Collaborator terdapat resiko dan ancaman yang akan didapat oleh Justice Collaborator sehingga perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi utama dari seorang Justice Collaborator dalam tindak pidana tertentu sebagai syarat mendapatkan remisi. Istilah Justice Collaborator sudah banyak digunakan di dalam proses hukum tindak pidana di Indonesia dan mayoritas tindak pidananya adalah tindak pidana korupsi. Harus terdapat persamaan pandangan diantara aparat penegak hukum terkait dengan Justice Collaborator. Kata Kunci :Justice Collaborator, Reward, Punishment, Remisi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014