MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT AEROFOOD ACS SURABAYA

3.1. Simpulan Pemotongan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yaitu pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan tepat waktu atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah satu masa pajak juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Pelaporan SPT PPh Masa Pasal 23 juga dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yakni paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah satu masa pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Maka, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan di PT Aerofood ACS Surabaya dalam menerapkan mekanisme perpajakan (pemotongan, penyetoran, dan pelaporan) PPh Pasal 23 atas segala Jasa yang diterima oleh PT Aerofood ACS Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan-ketentuan berlaku. 3.2. Saran Terus menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari segala jenis sanksi perpajakan dan tidak merugikan Negar