KEWAJIBAN PERPAJAKAN FINAL PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS KEGIATAN SEWA TANAH OLEH PT. XYZ

3.1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. XYZ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) dikali 10% untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang. 2. Dalam proses penyetoran atas pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah, PT. XYZ menyetor tanggal 10 Maret 2016 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3. PT. XYZ juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 yang telah disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Maret 2016 juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 3.2. Saran 1. PT. XYZ telah melaksanakan prosedur pemotongan PPh final Pasal 4 atas mekanisme pengambilan keputusan atas sewa tanah, tata cara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah, tata cara pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, tata cara penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2, Tata cara pelaporan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga diharapkan PT. XYZ mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajak yang terhutang. 2. PT. XYZ lebih baik lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 3. Universitas Airlangga, terutama fakultas vokasi, agar dipermudah lagi dalam pengurusan surat ijin Praktik Kerja Lapangan dan prosesnya dibuat lebih cepa