ANALISIS PILIHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK CV TERHADAP PAJAK PENGHASILAN DAN STATUS PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI KASUS KKP RIYANTO & REKAN)

3.1 Simpulan Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapatkan dari Perencanaan pajak yang diterapkan pada Wajib Pajak A dan B dalam menggabungkan usahanya menjadi satu dalam bentuk CV untuk meminimalkan pajak penghasilan atas suatu usaha secara legal sangat berguna untuk perkembangan usaha tersebut. Keuntungan bila kedua usaha antara Wajib Pajak A dan B digabungkan dan membentuk CV : 1. Laba bersih setelah pajak lebih besar bila dibanding dengan bentuk usaha perorangan 2. Tanggung jawab perorangan terbatas. 3. Dalam hal telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atas PPN dari transaksi jual beli dapat dikreditkan. Kerugian : 1. Bila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus memungut menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Mengurangi daya saing karena harga jual lebih tinggi, hal ini karena harus memungut PPN dari lawan transaksi, apabila wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP maka setiap penyerahan BKP/JKP harus ditambah dengan PPN. 3.2 Saran Dalam perencanaan pajak tersebut terlihat apabila kedua usaha antara Wajib Pajak A dan B digabung menjadi satu dalam bentuk CV akan berpengaruh pada laba bersih setelah pajak yang didapat. Analisis tersebut dapat menaikan laba bersih setelah pajak bila berbentuk CV dibandingkan bila kedua usaha Wajib Pajak A dan B dijanlankan sendiri sendiri. Namun dalam penggabungan tersebut akan menjadikan CV hasil penggabungan usaha tersebut mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menimbulkan kewajiban berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini perencanaan pajak ini akan berbeda hasilnya bila diterapkan untuk usaha yang berbeda dan kondisi usaha yang berbeda-beda