PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PEMASANGAN TIANG BETON PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

3.1 Simpulan Berdasarkan hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak nomor-53/PJ/2009 yang merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. 2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pada pasal 2. 3. Atas jasa pelaksanaan pemasangan tiang beton yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Teknik sebesar 2% dan penyerahan atas jasa pelaksanaan pemasangan tiang beton yang dilakukan PT.Wijaya Karya Beton kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tergolong jasa kena pajak sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. 3.2 Saran Saran untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur: 1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaksanakan prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pemasangan tiang beton telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam hal pembuatan bukti potong masih terdapat kesalahan dapat lebih teliti dalam proses penginputan data. 2. Staff PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur khususnya bagian keuangan di bidang perpajakan sebaiknya banyak mengikuti diklat, seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan. Harapannya supaya pegawai update dan mengetahui perkembangan undang-undang perpajakan di Indonesia. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga: 1. Pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan, dapat memberikan referensi perusahaan yang menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan. Sehingga memudahkan mahasiswa dalam memilih dan mendapatkan perusahaan untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 2. Mempercepat waktu dalam proses pembutan Pengajuan Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan ke perusahaan, yang pembuatannya memakan waktu cukup lama. 3. Pembekalan dan pengarahan kegiatan Praktik Kerja Lapangan lebih dioptimalkan, supaya mahasiswa mendapat gambaran yang jelas tentang kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan dilaksanakan