ANALISIS PENGORDINASIAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT ( OPZ ) DENGAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK ( DJP ), UNTUK MENINGKATKAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT YANG ADIL

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, harusnya sangat berpotensi dalam jumlah pengumpulan dana zakat, tetapi realisasi tidak terjadi demikian, masih jauh ketimpangan antara potensi dan penerimaan, menjamurnya Lembaga Pengolala Zakat tidak menjamin terserapnya potensi zakat yang ada dengan baik, bahkan zakat sudah diadopsi oleh peraturan pajak yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan/lembaga yang sah, dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, wajib pajak yang bersangkutan, akan tetapi praktek pelaksanaan kebijakan tersebut masih rendah. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Pengelola Zakat, rendahnya pengetahuan tentang zakat oleh masyarakat, regulasi dan pengawasan yang tidak tegas menjadi faktor realisasi pengumpulan zakat yang masih jauh dari potensi. Penelitan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menggambarkan kondisi di lapangan dan kemudian dicari solusi dengan studi literature, studi perundang-undangan dan fakta empiris. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi antara sesama OPZ ( Organisasi Pengelola Zakat ), dan OPZ dengan DJP ( Direktorat Jendral Pajak ) terkait dengan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Solusi yang diusulkan untuk penelitian ini adalah adanya koordinasi yang tegas dan jelas, yakni BAZ ( Badan Amil Zakat ) sebagai garis komando terhadap LAZ ( Lembaa Amil Zakat ) dan UPZ ( Unit Pengumpul Zakat ) terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga menjadikannya lebih optimal dan adil. DJP yang dalam hal ini adalah KPP ( Kantor Pelayanan Pajak ) harus lebih proaktif menagih laporan setoran zakat yang diterima oleh Badan/Lembaga sudah diakui oleh DJP, dan turut serta mengawasinya dengan syarat Badan/Lembaga tersebut untuk memiliki NPWP, sehingga terjadi sinergitas untuk mensukseskan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak