PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk SURABAYA

3.1 Kesimpulan Dari uraian hasil dan pengamatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dapat menarik kesimpulan : 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sudah benar dalam menghitung PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan tarif penghitungan. 2. Dilihat dari proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2008 dengan Perubahannya PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi. 3. Proses pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan tepat waktu, sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. 4. Pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No 187/PMK.03/2008 dan melakukan pelaporan secara terkomputerisasi, menggunakan e-SPT dan melaporkannya menggunakan aplikasi e-filling. 3.2 Saran Saran untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah : 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk harus tetap mempertahankan dan meningkatkan ketaatan dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama sebagai pemotong pajak, sehingga dapat menghindari resiko dikenakannya sanksi perpajakan. 2. Sebaiknya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk selalu mengetahui dan mengakses perkembangan peraturan perpajakan yang baru sehingga agar lebih mudah melaksanakan penerapan perpajakan, mengingat sering terjadinya pembaharuan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan perpajaka