PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

3.1. Simpulan Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah diselesaikan oleh penulis pada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam mendefinisikan Aset Tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timursudah sesuai dengan PSAP No 07 Paragraf 5 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. 2. Dalam hal perolehan Aset Tetap yang meliputi cara perolehan hingga pengukuran nilai perolehan Aset Tetap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timursudah melakukannya sesuai dengan PSAP No. 07 yang mengenai perolehan Aset Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. 3. Pada saat pengelompokan dan pengkodefikasi Aset Tetap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah melakukannya sesuai dengan PMK 29/PMK.06/2010 dan PSAP No.7 paragraf 8. 4. Pada saat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah melakukannya sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 56, PMK 01/PMK.06/2013 Pasal 18 tentang penyusutan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang penentuan masa manfaat. 5. Mengenai pemeliharaan dan perawatan Barang Milik Negara dalam hal ini Aset Tetap, sebagian besar Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timursudah melakukannya dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 Pasal 75 tentang pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur kurang maksimal dalam penerapannya sehingga terjadi ketidaksamaan kondisi maupun jumlah Barang Milik Negara yang dilaporkan dengan kondisi dilapangan. Hal ini dapat berpengaruh dalam hal perencanaan anggaran belanja barang untuk perawatan Aset Tetap dan juga dalam hal mengakumulasi nilai Aset Tetap, sehingga terjadi nilai aset tetap yang kurang wajar. 6. Penghentian dan pelepasan Aset Tetap Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timursudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. 7. Penilaian kembali Aset Tetap yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timurjuga sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 58 dan 59 8. Dalam menyusun penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah melakukannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 dan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006. 3.2. Saran Dari hasil simpul, ada beberapa saran atau usulan yang mungkin berguna dalam perlakuan akuntansi Aset Tetap yang terjadi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Adapun saran-sarantersebut adalah : 1. Terus melakukan pengecekan rutin terhadap Aset Tetap, setidaknya sebulan sekali, untuk mengetahui keberadaan dan kondisi Aset Tetap. 2. Melakukan perawatan secara rutin dan menjaga Aset Tetap sehingga Aset Tetap tersebut dapat bertahan lama dan pengeluaran anggaran belanja barang untuk aset tetap dapat diminimalisir. 3. Melakukan penghapusan Aset Tetap untuk Aset Tetap yang sudah tidak digunakan dengan kondisi rusak berat. 4. Jika ada Aset Tetap yang memiliki kondisi yang lumayan bagus tetapi sudah tidak dipakai lagi, alangkah baiknya diajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan, sehingga dapat menambah pemasukan kas negara