KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasari oleh pasal 28 f UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Sama halnya dengan Mahkamah Agung RI, sebagai badan hukum publik wajib menyediakan informasi terkait instansi untuk masyarakat. Salah satu contohnya direktori putusan, melalui direktori putusan masyarakat maupun stakeholders dapat mencari dan memperoleh informasi sesuai yang dibutuhkan dengan cepat, murah, dan tepat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya kepemerintahan yang baik. Kata kunci: informasi publik, direktori putusan