WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dengan kewenangan tersebut memberikan kesempatan pada desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa merupakan pucuk pimpinan tertinggi dan sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kekosongan jabatan Kepala Desa membawa dampak instabilitas pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pengisian kekosongan jabatan kepala desa disesuaikan dengan kewenangannya, baik diberikan dengan cara Atribusi, mandat, dan delegasi. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, terjadinya kekosongan jabatan kepala desa tersebut diperlukan adanya penjabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dimana diharapkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan Penjabat Kepala Desa dan Akibat hukum penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya penjabat kepala desa bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keywords : Acting Temporary, Authority,Village Governanc