ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Tujuan pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pengalihan hak pengelolaan PBB-P2 paling lambat dilakukan 1 Januari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan dan perlakuan akuntansi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri secara umum sudah sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 meskipun ada kekurangan dalam regulasi SOP, SDM dan Peralatan Pemetaan. Perlakuan Akuntansi atas PBB-P2 dilakukan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010 dengan memakai basis kas menuju akrual. Dari hasil penelitian tersebut sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kediri menambah pegawai tenaga penilai dan Operator Consule, membuat bidang khusus dalam mengelola PBB-P2 serta penambahan sistem akuntansi yang memadai guna pengelolaan dan perlakuan akuntansi untuk PBB-P2 menjadi lebih baik di tahun mendatang. Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah, Pengelolaan, Perlakuan Akuntansi, Pendapatan PBB-P