UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH MINIMUM (Suatu Studi Yuridis Normatif Sosiologis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Di Surabaya)

Bahwa dengan semakin derasnya wacana demokratisasi di segala bidang, pada akhirnya membawa pengaruh pula pada perbaikan sistem pengupahan dalam dunia perburuhan di negara kita. Perbaikan tersebut antara lain, pertama adalah digantinya standar kebutuhan fisik minimum (KFM) menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM) dalam kebijakan penetapan ketentuan upah minimum. Perbaikan sistem pengupahan yang kedua adalah semakin sederhananya pro~edur penetapan KUM yang dulu menjadi kewenangan Menteri, sekarang cukup ditetapkan dengan SK Gubernur. Hal ini merupakan konsekwensi dari kebijakan pemerintah pusat yang semakin membuka kran otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah sendirilah yang lebih mengerti akan keadaan dan situasi daerahnya sendiri