PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

Dalam pelaksanaan Prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui program AKAN, sebelumnya haruslah terdapat adanya koordinasi instansi-instansi terkait. Baik dari pihak Depnaker sebagai instansi pemerintah yang diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan, dalam kedudukannya menjadi lembaga resmi pemerintah menyangkut masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri, maupun lernbaga pelaksana lainnya. Sehingga pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat menguntungkan negara darai segi penarnbahan devisa negara, maupun untuk menjaga citra bangsa Indonesia sebagai negara pengekspor tenaga kerja yang mempunyai integritas, disiplin dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di mata negara-negara dunia lainnya