PERUBAHAN KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR TIMUR DARI PRO INTREGASI KE PRO KEMERDEKAAN

ABSTRAK Pengakuan Australia baik secara de facto maupun secara de jure atas integrasi Timor Timur ke Indonesia selama ini, temyata berakhir pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Pada masa ini pemerintah Australia menganggap bahwa suatu act of self determination belum dilakukan di Timor Timur sehingga pemerintah Indonesia ditekan untuk segera melakukan suatu referendum untuk menentukan keinginan masa de pan rakyat Timor Timur. Akibatnya, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Australia yang tetjalin selama ini memburuk dan ketegangan antara kedua negara semakin memuncak. Dari kenyataan seperti itu, maka penelitian ini disusun untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung perubahan kebijakan pemerintah Australia tersebut dengan menggunakan peringkat analisa sistemik dan negara bangsa serta menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri (yang meliputi konsepkonsep kepentingan Nasional, Kekuatan Nasional, Perubahan Sistem lnternasional) dan Teori Image. Dari analisa yang dilakukan, diperoleh suatu simpulan bahwa perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Timor Timur merupakan reaksi pemerintah Australia terhadap situasi dalam negeri Indonesia yang secara umum didukung pula oleh kepentingan nasional, kekuatan nasional, perubahan lingkungan intemasional Australia serta faktor-faktor domestik yang meliputi peran-peran opini publik, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Australia. Dari analisa yang dilakukan dapat pula diketahui bahwa secara khusus kepentingan ekonomi dan hankam dinilai tidak mendukung secara langsung perubahan kebijakan pemerintah Australia tersebut, serta dinilai masih per1u pengujian lebih lanjut dengan Jebih menelaah perkembangan yang ada setelah September 1999