GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan sebuah lembaga baru dalam penegakan hukum acara pidana Indonesia. Praperadilan dibentuk dengan sebuah tujuan untuk mengeliminir dan menilai sebuah prosedur dan kewenangan dari penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, agar tidak melanggar HAM daripada tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Ruang lingkup daripada kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP, namun ruang lingkup kewenangan tersebut ditambahakan dalam sebuah Putusan MK No.21/XIII-PUU/2014 yakni, sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga menimbulkan banyak akibat dalam proses penegakan hukum dalam persidangan praperadilan dan menimbulkan pro dan kontra pula ditengah masyarakat. Permohonan praperadilan juga dapat gugur, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu bilamana pokok perkara daripada tersangka sudah mulai diperiksa dipengadilan negeri maka permohonan praperadilan tersebut akan gugur, namun kenyataanya dalam praktik peradilannya berdasarkan frasa dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan multi tafsir yang mengakibatkan beberapa perbedaan persepsi dan tafsiran di kalangan hakim dalam memutuskan permohonan praperadilan maupun para aparat penegak hukum lainnya, sehingga kepastian hukum daripada para pemohon terancam haknya, dari yang semula tujuan adanya lembaga praperadilan adalah untuk melindungi HAM daripada tersangka menjadi terabaikan dan rentan untuk dilanggar. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah mengenai ruang lingkup daripada kewenang praperadilan itu sendiri dan juga mengenai waktu dapat dinyatakannya sebuah permohonan praperadilan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang biasa juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Hak Asasi Manusi