PENERAPAN AUDIT OPERASIONAL DALAM EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN GUGUS KENDALl MUTU PADA UNIT OPERASI PELAYANAN PRODUK jASA POS

PT. Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, selalu waspada akan dampak dari setiap persaingan dan mencoba menerapkan Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) dengan konsep Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk selalu meningkatkan kesempumaan produknya. Sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan degree ofservice excellence dengan karyawan sebagai ide penggerak utamanya. Realitas itu memberi makna bahwa usaha PMT pada jajaran PT. Pos Indonesia telah memberikan peluang keterlibatan karyawan pada proses pengambilan keputusan di lingkungan keIjanya. Suatu konsep yang menjadi tren kunci perkembangan perusahaan masa kini. Maka pada suatu tahap tertentu yakni tahap evaluasi program, audit pada pelaksanaan PMTIGKM dengan pendekatan operasional program perlu dilakukan untuk memberikan penilaian apakah sistem manajemen untuk aktivitas GKM telah beIjalan secara efektif dan efesien. Alur seperti yang telah dijelaskan di atas itulah yeng memberikan inspirasi bahwa audit operasional memang relevan diterapkan pada PT. Pos Indonesia Cabang Jombang dengan layanan jasa yang ada. Metodologi yang digunakan di dalam menjawab pertanyaan di atas adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini sengaja dipilih oleh penulis karena sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian difokuskan imtuk menjawab pertanyaan "bagaimana" yang ada dalam rumusan masalah, peneliti tidak dapat mengatur, mengontrol, atau mempengaruhi subyek penelitian, dan penelitian difokuskan pada peristiwa yang teIjadi pada obyek skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan GKM API pada PT. Pos Indonesia, UPT Jombang masih belurn efektif. Rasio biaya manfaat memberikan nilai 0.38. Ini artinya dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaan gugus temyata menghasilkan 38 sen rupiah. Angka tersebut teIjadi karena macetnya siklus PDCA dalam mendapatkan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi gugus, sehingga kemungkinan manfaat yang diperoleh belurn terlihat secara keseluruhan. Perlunya komitmen manajer dan arahan yang jelas untuk menghindari teIjadinya benturan kepentingan, hambatan komunikasi, dan sistem pengendaliannya. Sehingga ia akan berpengaruh terhadap kesuksesan program GKM itu sendiri. Dibentuknya struktur informal program GKM menurut penulis akan sangat membantu meminimalkan permasalahan diatas. Sebab dengan begitu diharapkan nantinya akan dapat memotivasi para karyawan, kebuntuan komunikasi yang diakibatkan oleh birokrasi dan jabatan formal dalam perusahaan akan terkurangi. Sehingga di pihak karyawan tidak kan lagi merasa terbebani dalam memberikan usulannya dan keluhan-keluhannya. Sedangkan manajemen akan memperoleh foedback yang sangat bernilai untuk perencanaan program selanjutnya. Tetapi tentu hal ini harus didukung dengan memadainya manajemen kebijakan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi GKM dengan baik. Selanjutnya kebijakan program pun perlu direview untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan secara keseluruhan berdasarkan hasH evaluasi pelaksanaan yang ada. Hasil ini penting untuk ditindaklanjuti agar tercapai tujuan secara efesien dan efektif dari program itu sendiri