Bahwa pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 menjadi dasar dibuatnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RJ Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Bahwa Pemutusan Hubungan Ketja di Perusahaan Swasta haruslah di sertai dengan alasan-alasan hukum dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 2. Bahwa apabila pekerja atau buruh telah di PHK, maka pekerja atau buruh tetap mendapatkan haknya yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja d...
Penelitian ini membahas mengenai usaha pemberantasan buta huruf di Surabaya 1950-1964. Dalam penelit...
Kenapa masalah Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait penyimpangan pera...
Penelitian ini membahas kekaburan hukum pada Pasal 27 ayat (1) tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahu...
Pemutusan hubungan kerja massal pada suatu hubungan kerja terjadi jika pengusaha mengadakan pemutusa...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi m...
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutka tentang hak dari peke...
Khusus mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam penerapan pelaksanaanya, perlu dilakukan oleh pihak pem...
Proses pemutusan hubungan kerja bagi buruh wanita yang hamil ditinjau dad Undang Undang Nomor 12 Tah...
Pemerintah telah berusaha untuk melindungi para pekerja kontrak. hal ini terbukti dengan adanya kebi...
Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 pengganti Undang-Undang No.12 Tahun 1985, tanah kas desa ...
Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dari 38 bank yang dilikuidasi sebagai akibat kebijakan eko...
Penelitian ini membahas mengenai usaha pemberantasan buta huruf di Surabaya 1950-1964. Dalam penelit...
Kenapa masalah Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait penyimpangan pera...
Penelitian ini membahas kekaburan hukum pada Pasal 27 ayat (1) tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahu...
Pemutusan hubungan kerja massal pada suatu hubungan kerja terjadi jika pengusaha mengadakan pemutusa...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi m...
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutka tentang hak dari peke...
Khusus mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam penerapan pelaksanaanya, perlu dilakukan oleh pihak pem...
Proses pemutusan hubungan kerja bagi buruh wanita yang hamil ditinjau dad Undang Undang Nomor 12 Tah...
Pemerintah telah berusaha untuk melindungi para pekerja kontrak. hal ini terbukti dengan adanya kebi...
Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 pengganti Undang-Undang No.12 Tahun 1985, tanah kas desa ...
Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dari 38 bank yang dilikuidasi sebagai akibat kebijakan eko...
Penelitian ini membahas mengenai usaha pemberantasan buta huruf di Surabaya 1950-1964. Dalam penelit...
Kenapa masalah Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait penyimpangan pera...
Penelitian ini membahas kekaburan hukum pada Pasal 27 ayat (1) tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahu...