EKSISTENSI THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK

Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Beberapa regulasi baru muncul di setiap periode pemilu. Seperti regulasi terkait threshold. Mulai dari electoral threshold, presidential threshold hingga parliamentary threshold. Hingga pemilu terakhir di tahun 2014 kemarin, Indonesia masih memberlakukan kebijakan mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Beberapa ahli masih berharap bahwa kedua mekanisme tersebut bisa mewujudkan sistem multipartai sederhana sekaligus menciptakan mekanisme checks and balances. Akan tetapi, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan diselenggarakannya pemilu serentak di tahun 2019, beberapa pihak pesimistis terhadap keberlanjutan penerapan kebijakan parliamentary threshold dan presidential threshold. Kedua mekanisme tersebut dianggap kurang relevan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Selanjutnya dengan pendekatan konseptual, kasus, perundangan-undangan dan perbandingan hukum, tulisan ini menganalisis dan mengkaji keberlakuan threshold dalam pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.. Penelitian ini diharapkan dapat bermuara pada rekonseptualisasi gagasan mengenai threshold dalam pemilu serentak, sehingga mampu menghasilkan model threshold yang relevan dan aplikatif