HAK MEMILIH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22/PUU-XII/2014

Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XII/2014”. Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Hak Memilih anggota TNI dan anggota POLRI. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam pandangannya Mahkamah Konstitusi mengakui adanya dua karakter umum Hak Asasi Manusia, yaitu yang berkarakter Non-Derogable right dan Derogable right. Mahkamah Konstitusi menyatakan UUD 1945 juga memiliki semangatnya sendiri dalam mengatur kedua karakter tersebut, bab XA tentang HAM berprinsip bahwa segala hak asasi tetap dapat dibatasi sepanjang sesuai dengan rumusan Pasal 28J Ayat (2). hal itu pula yang menjadi dasar ratio decidendi MK dalam putusan terkait pembatasan hak memilih anggota TNI & anggota POLRI. (2) Bahwa pembatasan terhadap hak memilih juga sesuai dengan konstruksi sejarah sistem hukum Indonesia, termasuk dengan pemaknaan redaksional yang membahas pembatasan dalam undang-undang TNI dan POLRI. (3) Akibat Hukum Putusan MK tersebut antara lain: (i) frasa „Tahun 2009‟ harus dimaknai „tahun 2014. Atas hal tersebut anggota TNI & POLRI tidak dapat menggunakan hak memilihnya dalam pilpres 2014 sehingga TNI & POLRI kembali ke peran strategis pertahanan dan keamanan; (ii) pembentuk undang-undang harus menjadikan isu hak memilih bagi anggota TNI-POLRI sebagai agenda serius di parlemen. (4) Pembentuk undang-undang memegang pilihan kebijakan dalam penyusunan produk hukum perundang-undangan, termasuk pembatasan hak memilih yang perlu dirumuskan alternatif konstruksi pengaturannya, baik itu menghidupkan hak memilih atau justru menghapuskannya secara permanen sebagai bagian dari memberikan kepastian hukum dan mengembalikan TNI-POLRI kepada fungsi strategisnya. Penelitian ini merekomendasikan, seyogyanya MK dalam memutuskan sebuah perkara yang memiliki titik singgung dengan HAM akan tetap berprinsip bahwa segala Hak Asasi tetap dapat dibatasi kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD, TNI-POLRI sebagai institusi perlu secara sadar berposisi netral sebagai alat negara yang berfungsi sebagai elemen pertahanan dan keamanan, kemudian DPR perlu menentuksn pilihan kebijakan alternatif konstruksi pengaturan pembatasan hak memilih bagi anggota TNI-POLRI berdasarkan kewenangannya