PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGIKUTI PEMILUKADA MELALUI CALON INDEPENDEN (Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXII/ 2014)

Pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Berkenaan dengan larangan PNS untuk aktif dalam partai politik menjadi permasalahan sentral di dalam undang-undang ini. Hal itu dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) yang menyatakan bahwa PNS yang mengikuti pemilihan misalnya Pemilukada diwajibkan untuk mengundurkan diri dari profesinya sebagai PNS, ketentuan demikian diatur guna mewujudkan cita-cita UU ASN agar PNS terbebas dari intervensi partai politik karena mekanisme pemilihan yang berlaku sebelumnya mengharuskan calon peserta pemilihan untuk menempuh mekanisme partai politik. Selain itu ketentuan kedua pasal di atas merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf c. Perkembangan sistem pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia, khususnya mengenai peserta pemilihan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satunya adalah calon independen yang bukan berasal dari partai politik dan/atau gabungan partai politik melainkan calon yang didukung oleh mayoritas masyarakat yang ada di suatu daerah. Perubahan yang terjadi di dalam sistem pemilihan kepala daerah ini, hendaknya mengecualikan penerapan Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) UU ASN terhadap PNS yang mengikuti Pemilukada melalui calon independen. Kedua pasal UU ASN ini telah dilakukan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 41/PUU-XII/2014, tidak membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut melainkan hanya mengubah waktu pengunduran diri PNS ketika mengikuti pemilukada. Berdasarkan uraian di atas, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Penyusunan tesis ini difokuskan untuk mengetahui analisis ratio decidendi atau pertimbangan hakim di dalam PMK Nomor 41/PUU-XII/2014. Tujuan akhir dari analisis putusan hakim tersebut adalah untuk menelaah kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan dari penerapan kedua pasal UU ASN terhadap sebagian hak PNS sehingga dapat ditelaah mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap profesi PNS yang mengikuti pemilukada melalui calon independen. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa analisis ratio decidendi hakim mengenai kewajiban pengunduran diri PNS yang mengikuti pemilukada tanpa mekanisme partai politik telah menimbulkan diskriminasi. Perlindungan hukum hak-hak PNS yang mengikuti pemilukada melalui calon independen harus diberikan oleh negara karena yang bersangkutan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena itu bagi PNS tersebut mestinya hanya diberhentikan sementara dari profesinya atau diberikan cuti di luar tanggungan negara