PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TERHADAP KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

Saat ini ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan bank dapat dipahami dengan dijadikannya tingkat kesehatan bank sebagai parameter kesembuhan kondisi perekonomian beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri mengingat perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan bentuk perusahaan industri jasa yang diusahakan oleh negara untuk mencapai pertumbuhan perkenomian yang terus meningkat. Dalam kaitannya dengan penyalur dana masyarakat, bank menyalurkan dana pada masyarakat yang kekurangan modal berupa kredit. Bank dapat memberikan kredit dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apalagi dalam perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya hampir semua dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Dalam suatu perjanjian baku terutama pada perjanjian kredit ditemukan dengan suatu klausula, yang ditentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausul itu membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa tertentu yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (disebut OJK) adalah melakukan pengawasan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen juga mengatur hal yang sama berkaitan dengan kontrak baku dengan mengeluarkan peraturan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada 6 Agustus 2013 dan berlaku bagi seluruh perusahaan keuangan. Tujuan dari tesis ini adalah untuk seberapa besar rasio larangan klausula tanggung jawab pada perjanjian kredit antara BPR dengan nasabah ditinjau dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh nasabah BPR atas pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pada perjanjian kredit antara BPR dengan nasabah dari upaya hukum represif dan preventif