AKIBAT HUKUM LEWATNYA JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA (ONLINE SISTEM) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA

Aspek publisitas pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik merupakan momentum lahirnya Jaminan Fidusia berikut pula hak preferensi kreditor terhadap jaminan pelunasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh debitor. Penentuan jangka waktu yaitu 30 (tigapuluh) hari dalam pendaftaran Jaminan fidusia merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Jika diperhatikan terdapat konflik norma dalam penentuan jangka waktu pendaftaran tersebut oleh karenanya permasalah pertama yang hendak penulis angkat adalah apakah ratio pengaturan jangka waktu pendaftaran fidusia secara elektronik?; kedua, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor kaitannya dengan perlindungan hukum sebagai penerima Jaminan Fidusia?; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk mengupas permasalahan tersebut. Uraian berdasarkan permasalahan pertama diketemukan bahwa aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan rasio pengaturan jangka waktu yang ditetapkan oleh Negara dalam Pasal 4 PP 21 Tahun 2015 hal demikian sangat bertentangan dengan landasan filosofis keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia. Sedangkan upaya hukum kreditor melalui mekanisme Akta Penegasan sebagaimana dalam praktik yang dibuat oleh notaris untuk mendaftar jaminan fidusia yang telah lampau waktu pendaftarannya tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Maka dari itu upaya hukum yang relevan adalah dengan melakukan upaya Judicial Review kepada mahkamah agung dengan menguji ketentuan dalam Pasal 4 PP 21 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia