HARMONISASI PENGATURAN PENGANGKATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Notaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda tetapi dapat dirangkap atau dijabat oleh satu orang dengan penetapan berdasarkan kewenangan masing-masing. Pengangkatan Notaris dan PPAT oleh dua Kementrian yang berbeda seringkali mengakibatkan adanya perbedaan penempatan tempat kedudukan kedua jabatan tersebut dan akibat hukum lainnya. Perbedaan ini perlu dikaji lebih dalam serta sedapat mungkin dilakukan harmonisasi berdasarkan pada UU JN dan PJ PPAT, agar ke depannya Notaris dan PPAT dapat bekerja lebih percaya diri dan penuh rasa tanggung jawab dijamin oleh kepastian hukum. Metode Penelitian Normatif dengan sumber dan jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ditunjang oleh teknik pengumpulan bahan hukum Studi Kepustakaan dan Sistim Kartu, bahan hukum tersebut di atas dianalisa dengan menggunakan Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Gramatikal. Hasil Penelitian Kajian Hukum tentang Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Notaris dan PPAT yang tidak berada dalam satu tempat kedudukan adalah berdasar pada UU JN pasal 19 ayat (2) yaitu “Tempat kedudukan Notaris sebagai PPAT wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris”, berdasar pada Undang-Undang yang sama pasal 17 huruf g yaitu Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Tindakan Harmonisasi dalam mengatasi adanya akibat hukum perbedaan pengangkatan dan formasi penempatan Notaris dan PPAT kajian Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan PPAT