MODEL PENGADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERKARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah secara serentak dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Dimana pelanggaran administrasi berupa pelanggaran terhadap: tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Pelanggaran Kode etik pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Pengadilan khusus penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah perlu dibentuk/diadakan untuk penyelesaian Perkara pemilihan kepala daerah serentak pada tahun yang akan datang. Pengadilan khusus pilkada ini bukan hal yang baru melainkan suatu hal yang sudah ada. Terlebih, Pengadilan khusus Pilkada ini telah dilaksanakan di negara Uruguay. Adapun mengenai bentuk maupun desain kelembagaan Pengadilan khusus pilkada harus disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang sifatnya sementara (adhoc) yang berada di bawah Mahkamah Agung serta memiliki kewenangan untuk menangani segala Perkara yang timbul dalam proses pilkada, mulai dari Perkara administrasi dan tindak pidana pilkada serta perselisihan hasil pilkada