PERLINDUNGAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)

Pelaksanaan perlindungan upah bagi Anak Buah Kapal di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) yang mengharuskan setiap Anak Buah Kapal diwajibkan menandatangani PeIjanjian Kerja Laut (PKL) di hadapan syahbandar/pejabat yang berwenang. Dalam PKL tersebut wajib dicantumkan berapa besamya upah tiap bulan yang akan diterima oleh Anak Buah Kapal atau bagaimana cara mcnctapkan upah bilamana upah terscbut bukanlah upah bulanan. Kcndala terbesar dalam pelaksanaan pcrlindungan upah ini adalah lemahnya pcngawasan terhadap kineIja instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah syabbandar yang memungkinkan teIjadinya pembayaran upah dibawah standard kebutuhan fisik minimum