STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PERIZlNAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS, WILAYAH SUNGAI BUNTUNG PAKETINGAN SURABAYA, PROPINSI JAWA TIMUR

ABSTRAKSI Air merupakan komponen yang secara mutlak dibutuhkan oleh tubuh manusia, terbukti sebagian besar dari zat yang ada di dalam tubuh kita adalah air. Sebagian besar air yang kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah berasal dari air sungai (permukaan).Oleh karena itu Kajian mengenai pengelolaan sumberdaya air khususnya air permukaan merupakan kajian yang harus mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun elemen masyarakat Mengingat potensi sumberdaya air dalam hal ini air permukaan mempunyai sifat statis dan cenderung mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas apalagi hal tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang setiap tahunnya cenderung naik. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam pengelolaan air permukaan yang berkelanjutan sangatlah penting karena air tidak hanya digunakan dan dieksploitasi untuk masa sekarang saja tapi juga masih dubutuhkan oleh generasi kita pada masa yang akan datang. Adapun indikator yang dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan sejauh mana pemnan pemerintah dalam pengelolaan air permukaan di Daerah Aliran Sungai Brantas Wilayah Sungai Buntung Paketingan. Surabaya, Propinsi Jawa Timur adalah perizinan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan di instansi-instansi terkait dengan informan yang ditentukan secara purposiv dan menggunakan prinsip snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bertruktur dalam in dept interview dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian disamping menggunakan data dokumenter (sekunder) dan observasi.Untuk memperoleh keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber yakni dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menyusun deskripsi tentang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan air permukaan yang berkelanjutan. Proses perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Daerah Aliran Sungai Brantas Wilayah Sungai Buntung Paketingan Surabaya mengalami kendala terutama dalam hal penegasan mengenai konsepsi sungai lintas maupun tidak lintas yang masih bersifat abstrak dan tidak jelas diterima baik di level instansi pemerintah maupun masyarakat sehingga didalam menindaklanjuti hukum dalam segi legal aspek seringlcali berbenturan dengan aturan-aturan yang ada dan terkadang juga mengesampingkan kepentingan urnum.Dan akibatnya, tidak jarang di lapangan sering terjadi tarik u1ur kewenangan dalam proses perizinan seperti misalnya terjadi perbedaan orientasi antara Dinas Pendaapatan Propinsi Jawa Timur yang berusaha menarik pajak sebanyak-banyaknya guna mengejar target peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur bersama Perum Jasa Tirta I yang berusaha mengelola air permukaan secara berkelanjutan. Dari hasil penelitian di lapangan diketemukan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak optimal terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanannya baik kepada masyarakat pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan maupun kepada intern. organisasi karena masih berkisar pada sosialisasi dan penyuluhan terlebih hal tersebut tidak dilakukan secara intensif. Pengawasan dilakukan dengan metode pengawasan langsung dan tidak langsung secara teknis maupun administratif. Akan tetapi akihat peraturan yang menolerir adanya kalibrasi maka di Iapangan pengguna air lebih cenderung menggunakan perhitungan kalibrasi dengan sengaja membiarkan meter air rusak dan lain sehagainya dimana hal tersebut memberikan peluang untuk direkayasa. Dan secara garis besar. pengawasan dan pengendalian yang selama ini dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur tidak optimal kerena tidak didukung dengan peraturan perundangan yang jelas atau banyak terjadi ketumpangtindihan antar kebijakan yang mengatur kewenangan dalam pengelolaan air permukaan ditambah 1agi penyerahan aset yang belurn maksimal dari pusat ke daerah seperti pengaIihan pembiayaan, sarana dan prasarana. serta SDM dalam era Otonomi Daerah. Jadi peranan pemerintah dalam upaya pengelolaan air permukaan yang berkelanj utan masih rendah dan harus lebih ditingkatkan lagi