ANALISIS DESKRIPTIF KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU INFLASI PERIODE 1995-2000 (II)

Pandangan modern mengenai peran bank sentral selaku otoritas moneter dewasa ini telah menunjukkan kecenderungan yang semakin konvergen. Adalah suatu yang mendekati konsensus bahwa bank sentral sebaiknya menjadi lembaga yang independen dan melalui kebijakan moneternya bertanggung jawab terhadap pencapaian kestabilan harga atau mengendalikan inflasi yang serendah mungkin. Laju inflasi yang rendah telah diyakini dan ditunjang pula oleh studi empiris menjadi salah satu faktor yang penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan diberlakukannya Undang Undang Bank Sentral yang baru No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia memasuki babak baru dalam menjalankan tugasnya. Babak baru tersebut, diantaranya ditandai dengan diberikannya independensi pada Bank Indonesia dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (goal independence) dan kebebasan dalam menggunakan piranti (instrument) kebijakan dalam mencapai target tersebut. (Instrument independence). Di samping itu juga adanya perubahan tugas pokok dan multiple objectives menjadi single objectives yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Dengan dianutnya sistem nilai tukar free floating, maka nilai tukar Rupiah di tentukan nilainya berdasarkan mekanisme pasar, tentu tidaklah berlebihan jika Bank Indonesia menetapkan kestabilan harga atau inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter di Indonesia, Tapi, tentulah hal ini tidak mudah dilakukan, tanpa dukungan dengan pihak-pihak dan lembaga-lembaga negara lain dalam menciptakan dan mencapai laju inflasi yang rendah. Dengan penetapan inflasi sebagai sasaran akhir tidak berarti Bank Indonesia mengabaikan sasaran makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja. Dengan kata lain, Bank Indonesia dalam menetapkan laju inflasi mempertimbangkan seberapa tingkat besaran-besaran makroekonomi yang akan dicapai dengan penetapan inflasi tesebut