Add to ORKGMeskipun dalam UU No.23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tidak mengatur secara jelas mengenai pengelolaan limbah B3, namun oleh Pemerintab hal ini kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbab B3, yaitu PP No.18 Tabun 1999 dan PP No.85 Tabun 1999. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah terrsebut dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan)bulan, maka ini menunjukkan ada upaya dari pemerintah untuk mengakomodir berbagai kritik., saran, dan upaya penyempurnaan ketentuanketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan
Pelaksaan lelang selalu menerapkan uang jaminan penawaran lelang yaitu uang yang disetor terlebih d...
Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi m...
Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan d...
Meskipun dalam UU No.23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tidak mengatur secara jelas ...
Tanggung jawab lingkungan dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum. Penulis memfokuskan peneliti...
Kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan ...
Kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan ...
Laporan Pengabdian pada masyarakat : Pentaran Manajemen untuk pengella koperasi di Bangkalan Madur
Laporan Pengabdian pada masyarakat : Pentaran Manajemen untuk pengella koperasi di Bangkalan Madur
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalen akan diberlakukan efektif ...
Banyak bidang-bidang tanah yang sementara menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hakn...
Tahun ke tahun kepemilikan tanah baik di pedesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal in...
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekaburan hukum pada pasal 28 Undang Undang Penempatan...
Pendaftaran peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan dasar Akta ...
Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya mendapat perhatian maksimal dari p...
Pelaksaan lelang selalu menerapkan uang jaminan penawaran lelang yaitu uang yang disetor terlebih d...
Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi m...
Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan d...
Meskipun dalam UU No.23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup tidak mengatur secara jelas ...
Tanggung jawab lingkungan dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum. Penulis memfokuskan peneliti...
Kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan ...
Kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan ...
Laporan Pengabdian pada masyarakat : Pentaran Manajemen untuk pengella koperasi di Bangkalan Madur
Laporan Pengabdian pada masyarakat : Pentaran Manajemen untuk pengella koperasi di Bangkalan Madur
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalen akan diberlakukan efektif ...
Banyak bidang-bidang tanah yang sementara menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hakn...
Tahun ke tahun kepemilikan tanah baik di pedesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal in...
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekaburan hukum pada pasal 28 Undang Undang Penempatan...
Pendaftaran peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan dasar Akta ...
Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya mendapat perhatian maksimal dari p...
Pelaksaan lelang selalu menerapkan uang jaminan penawaran lelang yaitu uang yang disetor terlebih d...
Sejak awal berdirinya negara Indonesia hak pekerjaan yang layak sudah ditetapkan sebagai hak asasi m...
Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan d...