FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KEINGINAN JEPANG MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dipandang dari sudut manapun, Jepang termasuk negara yang memiliki banyak keunikan. Sebagai negara yang pernah merasakan 'hadiah' bom atom yang diberikan oleh Pasukan Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, dalam hanya beberapa dekade (Iebih kurang tiga dekade), Jepang telah mampu bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia dan satu-satunya negara Asia yang dapat menyaingi negara-negara industri maju Barat da1am hal industrialisasi dan tekno1ogi. Keunikan kedua, dengan adanya budaya dan teknologi Barat yang gencar 'menyerbu' Jepang sebagai akibat dari industrialisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi, Jepang tidak kehilangan jati diri budaya-nya yang merupakan bagian dari Asia: dan bahkan Jepang mampu memperluas dan memperkenalkan kebudayaannya kepada negara-negara lain. Keunikan ketiga, dengan kapabilitas ekonomi yang dimilikinya, Jepang malah tidak menjelma menjadi negara yang kuat secara militer. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol sipil yang kuat dan konstitusi yang melarang penguatan dan penggunaan kekuatan mililer. Sebagai gantinya, untuk masalah pertahanan-keamanan, Jepang menggantungkan diri pada perlindungan keamanan dan nuklir dari Amerika Serikat sebagai negara sekutunya. Berakhirnya Perang Dingin merubah situasl internasional dan membawa perubahan penting pada kebijakan politik dan pertahanan-keamanan Jepang. Jepang tidak lagi dapat menggantungkan keamanannya pada Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sendiri sedang menghadapi berbagai permasalahan di dalam negeri dan ekonominya mengalami kemunduran relatif. Perang Teluk makin mendorong keinginan Jepang untuk lebih aktif dalam isu-isu intemasional dan mendukung terlaksana dan terpeliharanya Iiberalisasi ekonomi dan politik yang penting bagi kepentingan nasiona1nya sendiri. Untuk itu, Jepang kemudian merumuskan berbagai altematif kebijakan politik luar negeri yang fleksibel, yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasionalnya dengan tidak mengorbankan filsafat pacifisme dan antimiliterisme, yang setama beberapa dekade dianut dan yang telah memberikan keuntungan berupa kemajuan ekonomi. Salah satu alternatif, yang tampaknya sangat sesuai dan cenderung digunakan sebagai kebijakan politik luar negeri Jepang pasca-Perang Dingin adalah diplomasi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah yang diambil dalam diplomasi ini adalah keinginan Jepang rnenjadi anggota letap Dewan Keamanan PBB. Dengan keanggotaan tetap di dalam Dewan Keamanan, dihampkan Jepang dapat memperluas peran aktif dalam menangani isu-isli internasional, mendorong pencapaian kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan dasar-dasar konstitusJOnalnya, dan sekaligus melaksanakan reformasi, restrukturisasi, dan demokratisasi di tubuh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan tuntutan banyak negara anggota PBB, khususnya negara-negara berkembang