PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BURUH AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Hubungan kerja antara majikan dengan buruh yang diatur dengan perjanjian kerja saja, terbukti kurang memberikan perlindungan bagi buruh dibandingkan dengan hubungan keIja yang diatur dengan perjanjian keIja dan didukung kesepakatan kerja bersama. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya unsur "wenang" atau perintah dalam perjanjian keIja yang membawa konsekuensi terhadap kedudukan majikan buruh dengan majikan. Unsur ini seolah -olah menempatkan buruh dibawah majikan (unsur surbordinasi), sehingga majikan mempunyai posisi untuk mendominasi atas segala kebijakan yang dilkeluarkannya. Sehingga dengan didukung kesepakatan keIja bersama, diharapkan agar supaya unsur subordinasi ini bisa diimbangi. Karena melalui kesepakatan keIja bersama, buruh mempunyai kedudukan yang sarna dan seimbang dengan majikan