KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KOTA SURABAYA (Studi Kasus Konflik Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pengelola Parkir Swasta Kota Surabaya)

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, mak:a pengelolaan daerah di serahkan kepada kepala daerah masing-masing. Kepala daerah sebagai pemerintah lokal lebih otonom dalam mengelola daerahnya sendiri dengan menggali segala potensi yang dimilikinya yang tentunya digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintaban daerah. Sektor parkir sebagai sektor yang potensial mempunyai pecan yang tidak sedikit berkaitan dengan besamya pendapatan daerah dalam hal ini bagi pemerintah kota Surabaya.. Untuk itulah maka pemerintah kota memanfaatkan potensi tersebut melalui pemberlakuan Perda No 7 tabun 2000 tentang penyelenggaraan perparkiran, yang didalamnya juga diatur mengenai penyerahan basil retribusi parkir. Tetapi dalam impJementasinya, Perda tersebut ditolak oleh pengelola parkir swasta dan menimbulkan konflik, baik melalui surat kabar dan melalui perdebatan diantara kedua belah pihak. Selain itu Perda tersebut menimbulkan suatu protes dari pengelola parkir swasta yang dituangkan dalam sebuah petisi bersama yang isinya menolak tultuk melaksanakan Perda No 7 tahun 2000. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui konflik tersebut secara lebih utuh melalui sebab konflik, kronologi konflik, dan pihak-pihak yang terlibat disertai kepentingannya masing-masing, serta penyelesaian konflik. Maka dengan mengetahui gambaran konflik yang telah teIjadi tersebut, akan dapat diketahui pihak mana yang di untungkan atau justeru dirugikan dalam konflik, dan upaya-upaya apa saja yang dilalrukan baik oleh pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana dari sebuah kebijakan maupun oleh pengelola parm swasta selaku kelompok sasaran dari sebuah kebijakan pemerintah lokal